Dalam sebuah tata
pemerintahan, pembangunan memanglah penting bagi kehidupan bermasyarakat demi
kenyamanan dan kemajuan bersama. Untuk lebih jelasnya, dapat diketahui bahwa
sebuah pembangunan merupakan suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan
alternatif yang lebih banyak menjawab atas kebutuhan yang dirasakan oleh setiap
warga. Tugas Negara adalah untuk memenuhi dan mencapai aspirasi tersebut dengan
tata cara yang paling manusiawi. Bukan hanya itu saja yang perlu diperhatikan,
tapi juga keberadaan lembaga-lembaga Negara yang harus diberdayakan fungsinya
bahkan ditingkatkan.
Proses pembangunan
dalam sebuah tatanan pemerintahan tidak hanya sebagai sebuah program kerja yang
tidak ada realisasinya. Namun haruslah ada aktualisasi dari program kerja
sebagaimana yang telah dicanangkan atau mungkin lebih tepatnya dipromosikan
saat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PilKaDa), seperti halnya yang
terjadi di daerah Pati. Setiap masing-masing
calon kandidat ketua daerah tentulah mempunyai visi-misi, bukan hanya sebuah
pencitraan semata yang mereka agung-agungkan jikalau tanpa aktualisasi. Banyak
yang mereka canangkan untuk membangun daerahnya kedepan, sudah dua tahun pula
sebuah daerah tersebut memiliki seorang pemimpin dengan berbagai pencitraannya.
Namun, dari apa yang telah mereka lakukan selama ini hanyalah retorika belaka.
Pembangunan daerah
merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik umum,
pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang
berbeda untuk mengkoordinasikan langkah-langkah yang sinergis, saling
ketergantungan dan saling terkait. Dengan dalih mampu mengembangkan pembangunan
yang telah tercanang di visi-misi awal. Namun terkadang pimpinan daerah gagal
untuk melakukan perencanaan,
pengendalian dan pelaksanaan visi-misinya secara baik. Hal semacam ini umumnya
disebabkan oleh rendahnya kompetensi kepala daerah dalam bidang ekonomi dan
pembangunan, minimnya komitmen social dan akuntabilitas public, serta kurangnya
komunikasi politik dalam mengintegrasikan seluruh proses penganggaran dalam
pembangunan.
Untuk meluruskan dari
permasalahan ini, semestinya ada sebuah tindakan yang bijak oleh pemimpin
daerah sebagai Bupati ataupun anggota Parlemen daerah –DPRD-, dimana ia mampu
memainkan peran yang nyata dalam memimpin seluruh lapisan lembaga untuk
membenahi infrastruktur tersebut. Permasalahan tersebut seyogyanya dapat
menjadi cermin untuk menyusun kembali rancangan pembangunan, sehingga nantinya
akan tercipta sebuah keyakinan masyarakat atas kemajuan infrastruktur yang
telah teraktualisasi.
Perubahan dari yang
telah dicanangkan dulu harus dimulai dengan kesadaran dan kejujuran untuk
mengakui sejauh apa perkembangan daerah ini. Kala ini, sungguh kemirisanlah
yang telah disajikan oleh pemimpin daerah. Hanya kata prihatin yang bisa terucap
dari bibir, ketika melihat struktur badan jalan yang sangat vital ini menjadi
suguhan pemandangan tidak sedap oleh setiap masyarakat yang melewatinya.
Masyarakat saat ini merasa sangat kecewa akan sikap pemerintah daerah yang
apatis, banyak pencitraan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terpampang di
lapangan. Masyarakat menunggu akan peran pemerintahan yang kerap kali
menjengkelkan terhadap pembangunan, berharap perubahan dan kesejahteraan hidup
yang lebih baik. Jika kita sendiri tidak jujur mengakui kondisi yang terjadi,
maka selamanyalah pembangunan dan kesejahteraan hanya menjadi impian atau
paling tidak menjadi bual-bualan saat Pilkada periode ke depan diselenggarakan.
Contoh kecil adalah pembangunan infrastruktur yang terjadi dalam
daerah Pati. Pembangunan besar-besaran yang dijanjikan pada saat
kampanye-kampanye yang diselenggarakan kemarin ternyata hanya mengantarkan
daerah Pati pada kondisi yang sungguh memprihatinkan. Jalan-jalan yang
menghubungkan antar kota misalnya, pada desa Sendangrejo sebagai penghubung
antara Pati dengan Jepara dan juga Tayu yang sudah lama mengalami kerusakan
parah di sebagian besar ruas jalan. Sehingga akibat yang ditimbulkan para
penikmat jalan mengalami kemacetan dan menimbulkan semakin parah kehancuran
jalan tersebut. Seharusnya, hal-hal kecil seperti ini ditanggapi dengan
penanganan serius oleh pihak pemerintah terkait. Tujuannya jelas, supaya para masyarakat sekitar tidak lagi mengalami
kekecewaan yang berkepanjangan. Atau paling tidak, untuk memenuhi janji yang
terus terdengar pada saat pesta demokrasi berlangsung kemarin.
Perubahan harus dimulai
dengan kesadaran dan kejujuran untuk mengakui perkembangan atas pembangunan
tersebut. Ketertinggalan di pelbagai bidang saat ini harus dipicu untuk mampu
keluar dan bangkit. Apapun itu, kesejahteraan masyarakat harus jadi prioritas.
Terlepas dari sebuah intervensi politik, dan bebas dari kepentingan pribadi,
kelompok dan golongan tertentu. Prioritas pembangunan menuntut peran serta
seluruh elemen masyarakat daerah Pati, maka perlu adanya komunikasi aktif antar
kepala daerah maupun antar kepala desa, sehingga seluruh rancangan desain bisa tersalurkan
di tengah-tengah masyarakat.
*Ahmad Dawam Pratiknyo,
Mahasiswa Jogja yang berproses di HMI Komisariat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan
Kalijaga berasal dari Pati.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar